Hari/Tanggal : Selasa, 22 Februari 2022 Jam 20:22 WIB

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
LOGO DILMIL I04 PADANG

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN

PENGADILAN MILITER I-04 PADANG

Jl. Raya By Pass Km.16 Kel. Koto Panjang Ikua Koto

Kec.  Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat 25175

Telp/Fax: (0751) 463100 E-Mail : padang.dilmil03@gmail.com

Logo_Mahkamah_Agung_RI

Optimalkan Pengelolaan BMN, Dilmil I-04 Padang Ikuti Sosialisasi Standar Barang dan Kebutuhan BMN Serta RKBMN TA 2028 Mahkamah Agung RI

PADANG – Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi serta optimalisasi perencanaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), jajaran Pengadilan Militer I-04 Padang mengikuti kegiatan Sosialisasi Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6093/SEK/SK.PL1.2.2/VI/2026 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui video conference oleh Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung RI pada Jumat (24/07/2026).
​Pada kegiatan sosialisasi tersebut, Pengadilan Militer I-04 Padang diwakili oleh Kasubbag Umum dan Keuangan, Firdaus, S.H., bersama Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (Ortala), Wedarinur, S.H. Keikutsertaan ini merupakan wujud komitmen satuan kerja dalam menyelaraskan tata kelola sarana prasarana sesuai standar baku yang ditetapkan oleh Mahkamah Ajgung RI.

​Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Biro Perlengkapan BUA MA RI, dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis mengenai standar kebutuhan tanah, bangunan gedung kantor, rumah negara, hingga kendaraan dinas jabatan maupun operasional. Selain itu, dibahas pula secara mendalam mengenai penyusunan usulan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) untuk Tahun Anggaran 2028 serta pemenuhan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas di lingkungan peradilan.
​Melalui keikutsertaan dalam sosialisasi ini, Pengadilan Militer I-04 Padang siap mengimplementasikan regulasi terbaru tersebut dalam setiap penyusunan usulan kebutuhan aset negara. Hal ini diharapkan dapat mendukung efektivitas operasional dinas sekaligus menghadirkan fasilitas pelayanan peradilan yang semakin representatif, akuntabel, dan inklusif bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Berita Terkait