Hari/Tanggal : Selasa, 22 Februari 2022 Jam 20:22 WIB

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Logo 103 Padang Warna

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG

Jl. Raya By Pass Km.16 Kel. Koto Panjang Ikua Koto

Kec.  Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat 25175

Telp/Fax: (0751) 463100 E-Mail : padang.dilmil03@gmail.com

Logo_Mahkamah_Agung_RI

WAKADILMIL I-03 PADANG PIMPIN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

Padang, 18 Juni 2026. Pengadilan Militer I-03 Padang menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Mayor Chk K.G. Raegen, S.H., M.H dihadiri seluruh Ketua dan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan merumuskan strategi perbaikan guna mengoptimalkan persiapan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan seluruh jajaran Pengadilan Militer I-03 Padang semakin memperkuat sinergi dan komitmen dalam mewujudkan satuan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, mudah, dan berkualitas kepada masyarakat. Pengadilan Militer I-03 Padang terus berkomitmen mendukung program reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan. Dengan semangat “Peradilan Militer Tangguh – Integritas Teguh”, seluruh aparatur optimis dapat mewujudkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bentuk nyata peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Berita Terkait